Yang Sedang-sedang Saja…

Hari-hari ini, media (baik yang mainstream maupun sosial media) diramaikan oleh pemberitaan, analisis, prediksi, estimasi, terawangan, atau apalah namanya itu, mengenai balon-balon yang dipasang sebagai jagoan masing-masing partai. Pro dan kontra menyeruak. Bahasa yang paling santun ala-ala priyayi keraton, hingga yang ‘nabok‘ ala preman jalanan tak urung berhamburan. Di sosial media, seseorang—entah siapa—muncul layaknya pengamat (politik) profesional, mengetengahkan kritik atau pujiannya terhadap calon tertentu. File-file lama dibuka. Apalagi yang barusan. Sah-sah saja sih ya. Lha namanya juga kehidupan berdemokrasi. Sejumlah komentar bermunculan, dari yang positif sampai yang nyinyir. Sah-sah saja. “Dulu dia begitu, eehh sekarang (kok) begini.” “Dia kan bla bla, udah tahu kan dia…?” “Nih, foto dia waktu dia….” Mungkin juga termasuk saya. Hehe.

Di tingkat yang lebih ‘riil’ kita mengaca. Lihatlah, betapa karena pilihan politik, kakak-adik bersitegang. Ayah dan anak gadisnya saling ngotot, tetangga ada yang bahkan saling diam-diaman, ada sahabat yang sampai tak saling sapa. Oalah. Masing-masing pihak yang bersitegang berargumen bahwa calonnya paling mumpuni. Bahwa calon lawan tak ada apa-apanya. Pilihan kita paling benar. Segala dalil aqli-naqli keluarlah sudah. Bully membully seolah sah saat-saat bermain di ini kancah. Pikiran tercurah. Wuuuss… energi tertumpah.

Seolah kita lupa pelajaran santun berbicara. Seolah lupa bab timbang rasa. Lah, media sosial juga kan media mengkomunikasikan pikiran-pikiran kita, dalam bentuk lain dari kita berbicara. Bedanya hanya pada medianya, lisan dan tulisan. Esensinya sama. Lantas, bagaimana dengan buzzer-buzzer yang tak tau adab itu, main hajar dengan sama sekali tak mengindahkan etika dan sopan santun. Mungkin jawabnya: Ini politik, Bung!

Ah, politik memang nggak bisa ya punya etika?

Layaknya sebuah pertandingan, ada menang ada kalah. Ada jagoan ada lawan. Maka kalau kita lihat supporter sepakbola rusuh, kita gak perlu misuh-misuh. Lha, mereka juga sedang berjuang memenangkan jagoannya kan. Melontar psywar kepada kubu seteru. Apa salahnya kubu seberang? Lha karena dia musuh kita. Karena musuh kita maka ya harus dilawan. Begitulah kira-kira gambaran gampanganya. Bahkan ketika jagoannya kalah, lantas ribut-ribut, di jalanan bikin rusuh. Dan yang jagoannya menangpun tak kalah set. Pamer kemenangan, tampil dengan tawa jumawa.

Tapi apa iya harus begitu?

Menurut saya, cukuplah beradu visi kala bertanding, atau menggaungkan dukungan. Calon kita bagus, apa buktinya? Apa misinya? Apa parameternya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya dan bagaimana mengatasi kekurangan tersebut? Dst dsb. Itu lebih elegan, ketimbang jelek-jelekin calon lain dengan membabi buta. Yang ada, orang jadi illfeel deh kebanyakan sumpah serapah. Uh.

Dan, pada fakta bahwa tidak ada kawan abadi dan lawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan (begitu katanya), suatu saat bisa malu sendiri lho, hehe. Seseorang yang kita jelek-jelekin setelah ‘niat banged’ mengulik seluruh data dan berita, suatu hari bakal ada di pihak kita. Waduh, malu dong. Kita kan yang kadang membawa seolah pertarungan ini adalah pertarungan ideologis. Pada gambaran seolah bakal berakibat pada runtuhnya langit. Oh oh. Padahal kata Pak Sapardi Joko Damono, “aku ingin mencintaimu dengan sederhana.” Sepakat Pak Sapardi, mencinta (atau membenci) sederhana saja. Yang sedang-sedang saja.

Di sisi lain, tak usah dibawa panik juga kali kalau calon kesayangan kita dijelek-jelekin orang. Panas. Meradang. Dendam. Dan segeralah pembalasan yang setimpal disiapkan. Saya jadi ingat kalau anak-anak saya, Izzi vs Lulu berantem. Atau Thariq vs Lulu, Atau Ilyas vs Thariq (banyak konfigurasinya ya, hehe). Saat tawur, pasti mereka bersikukuh tidak salah. Konon, lawannya lah yang memulai. Masing-masing bertahan bahwa dia hanya melakukan ‘reaksi’ dari ‘aksi’ dari lawannya. “Dia duluan…dia duluan” Ah, dunia anak. Tapi kok ya ini juga yang terjadi dengan perseteruan di kancah politik. Konon, ada buzzer dibayar khusus untuk cicit-cuit bikin panas. Hadeeh. Demen bener memancing di air keruh. Ya ujungnya adalah upaya pemenangan, katanya.

Nah, kalau politik dibawa ke hati, mungkin iya akan sakit hati. Padahal ini adalah wilayah perseteruan yang cair kan? Alih-alih nyerempetin ke wilayah ideologi an sich, mendingan dibawa senang seakan menonton pertandingan, tapi harus sportif. Ya nggak?

Ini berlaku tidak hanya bagi pendukung ya, bagi calonnya juga. Kalau menjelek-jelekan orang lain jangan gitu-gitu amat lah. Kalau ngangkat-ngangkat juga jangan ketinggian. Politik kan dinamis. Sekarang begini, besok begitu. Toh, ini kan hanya bagian dari konsekuensi berdemokrasi. Kita yang masih hijau ini, tergagap-gagap dengan efek demokrasi yang seolah hendak meruntuhkan sendi-sendi persatuan kita, yang kita kumpulkan tertatih berbilang dasawarsa, tapi seolah runtuh dalam beberapa jenak atas alasan ‘perang’ pilihan calon dalam pilkada.

Padahal, kalau kita mau lebih membawa permainan yang sehat, tak perlu jauh-jauh bermain dengan sesuatu yang bukan ‘guwe banged’ alias ciri diri kita secara sosiologis antropologis atau historis, yang tampak ‘tinggi’ tapi bak menara gading. Cukup deh kita menakar sikap kita, hingga apapun yang kita lakukan ujungnya merujuk pada diri kita sendiri. Kalau seandainya orang lain yang melakukan ini, kita okay tidak ya? Pendeknya empati. Nah, dengan begini semoga kita bisa menimbang-nimbang jika kita begini-begitu apa akibatnya buat orang lain. Karena tak-jauh-jauh parameternya, pengandaian diri kita sebagai ‘objek.’ Itu. Sudah saatnya dewasa dalam berdemokrasi. Jadi nggak malu-malu amat juga nanti kalau statement kita, suatu hari nanti entah kapan, diulik (balik) orang lain atas suatu kepentingan. Oh no.

Tapi buktinya memang harus tebal muka masuk dunia politik ya? Selama ini yang terjadi…ya begitu. Muka badak. Atau, apa karena mereka tidak memasukkannya ke dalam hati?

Saya tidak bisa menggebyah uyah pikiran orang agar inline dengan pikiran saya. Sama sekali tidak. Dan tidak hendak juga bilang bahwa saya sudah ‘dewasa’. Itulah mengapa tulisan sederhana ini dibuat. Tak lain hanya sebuah keresahan terpendam sebagai emak-emak, yang kadang jengah dengan meruncingnya perseteruan atas nama pilihan politik, yang berakhir dengan sesuatu yang tidak enak bagi hubungan interpersonal. Dan dalam skup yang lebih luas, tidak enak hubungan dalam masyarakat. Taruhlah, di media sosial misalnya. Ya gampang sih kalau udah jengah, unfollow atau unfriend saja, keputusan ada di jari kita, bukan? Hehe. Tapi bukan itu maksud saya.

 

Pemilihan Kepala Daerah, Hura-hura atau Huru-hara Demokrasi?

Kembali ke soal pemilihan kepala daerah langsung, pilkada ini, yang sudah berapa purnama kita menjalaninya, sejak reformasi, 33 Provinsi (sekarang 34) dengan 415 kabupaten, 91 Kota, dan 1 kota kabupaten dan 5 kota administrasi di Indonesia (dua yang terakhir ini bukanlah daerah otonom). Dengan jumlah fantastis ini, dalam lima tahun praktis Indonesia tidak pernah bobo-bobo syantek tanpa gejolak politik. Berapa uang yang sudah menguap? APBN/APBD berhambur. Sebagai gambaran, Di DKI, anggaran penyelenggaraan pilgub 2017 ini dialokasikan 498M, Atau naik hampir dua kali lipat dari penyelenggaraan sebelumnya (Detik.com, 16 Mei 2016). Belum lagi uang dari pasangan calon yang berlaga. Uang kampanye tidak boleh dianggap sebelah mata. Nilainya fantastis lho, jangan salah. Dari kasak kusuk mahar calon (model-model pat-pat gulipat ini harus ditelusur investigatif oleh aparat terkait dong!) sampai dengan pritilan cetak pamflet-leaflet-kaos dan pernak pernik campaign kit lain. Sewa gedung, makanan, dan seterusnya untuk keperluan sosialisasi calon. Menurut Tempo.co.id Biaya kampanye Pilkada DKI diprediksi Rp. 300 Milyar. (Tempo.co.id. 27 September 2016)

Ah, kita kok kayak ‘dikerjain’ demokrasi ya kalau begini caranya. Uangnya (dipaksa) dihamburin, orangnya dibikin berantem. Dan yang bikin nyesek, jumlah rupiah yang fantastis itu belum dapat dikata berbanding lurus dengan kompetensi dan/atau capaian kinerja para kepala daerah hasil dari proses pilkada mahal ini.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh sebuah demokrasi. Secara ekonomi, politik, social (menimbang kerawanan sosial akibat konflik horizontal yang amat mungkin timbul), apa tidak sebaiknya dikembalikan ke sistem lama pemilihan kepala daerah tidak langsung (Oleh DPRD). Bukankah DPRD secara filosofis juga adalah perwakilan suara rakyat (daerah). Atau, dengan penunjukan langsung oleh Presiden selaku kepala eksekutif. Tidak salah juga kan, lha wong kepala daerah adalah wakil kepala Negara di daerah. Kita kan NKRI, bukan Negara federasi.

Lah, bukannya semua sudah tertuang di Undang-undang? Undang-undang kan dibuat berdasarkan dinamika dalam masyarakat. Dulu, ketika orang jengah dengan sistem yang super sentralistik, yang kendali daerah bulat-bulat ditentukan pusat, yang kekayaan daerah ‘dikeruk’ pusat dan dibagi-bagi suka-suka pusat membaginya, yang tiap jarum jatuh di daerah harus dilapor ke pusat, lalu lewat reformasi orang berteriak mengubah konstalasi. Maka seolah dari titik ekstrem yang satu, orang berkukuh menuju ekstrem yang lain. Maka terbentuklah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang, meminjam istilah Prof. Eko Prasojo, cenderung beraroma federalistik. Undang-undang yang terbaru adalah UU nomor 9 tahun 2015 (perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004). Dan untuk yang wabil khusus membahas pemilihan kepala daerah, yang teranyar adalah UU No.10/2016 Tentang Perubahan II Atas UU No.1/2015 Tentang Penetapan Perppu No.1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) Menjadi Undang-undang. Merujuk pula pada ketentuan pemilihan umum yang lebih umum, yakni pada Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, dan nyenggol-nyenggol juga adalah UU tentang Partai Politik. Tak cukup sampai Undang-undang, ketentuan dibawah Undang-undang juga tak kalah banyak. Bak deret yang mengular mengatur penyelenggaraan pemilihan ini. Tak lain demi mendapat calon yang kompeten dan selaras dengan jiwa demokrasi, yang dituangkan dalam sebuah hura-hura pesta demokrasi.

Jika pemimpin daerah yang dihasilkan sungguh-sungguh mumpuni, dan membawa kemaslahatan yang luas bagi rakyat banyak. Artinya hura-hura demokrasi dimenangkan oleh rakyat. Namun jika yang terjadi sebaliknya, tak terlalu berlebihan jika pesta ini disebut sebagai huru-hara demokrasi. Kemubaziran hanya untuk meraih seseorang entah siapa dia, yang tak membawa keberkahan ketimbang rupiah yang telah tercurah. Kita harus punya parameter lah untuk mengatakan bahwa kepemimpinannya baik, sedang, atau buruk tanpa prestasi berarti.

Dalam memandang peraturan perundangan, tentu kita tidak melihatnya sebagai sebuah barang statis, diam, ngejogrok, atau turun dari langit. Gubrag. Ia akan lahir (baca: dilahirkan) sesuai dengan dinamika masyarakat. Kalau dulu aturan ada di titik ekstrem A, orang akan cenderung mengubah ke polar lainnya, yakni di titik ekstrem B. Manakala menjalani aturan di titik B, orang akan merasakan ada wisdom, ada social-political advantage titik A, walaupun dengan sederet catatan negatifnya. Maka orang akan pelan-pelan akan menggeser bandul ke tengah, menuju titik ekuilibrium. Begitu seterusnya. Karena faktor-faktor lingkungan dan masyarakat senantiasa bergerak dinamis.

Jadi, untuk urusan pemilihan langsung atau tidak langsung ini, saya yakin, kelak bandul akan menuju ke tengah. Apakah yang tengah itu adalah kembali percis ke jaman seperti dulu? Tentu saja tidak. Tapi mungkin akan mengambil hal-hal yang menguntungkan yang kekinian. Mungkin saja ke depan, para pembuat perundangan dan kebijakan, menimbang satu dan lain hal (di antaranya faktor ekonomi dan stabilitas sosial) akan mengetok palu bagi disahkannya Undang-undang yang mengatur pemilihan tidak langsung kepala daerah. Bukan berarti juga antidemokrasi kan? Kita lihat saja.

Dan akhirnya, kita akan cenderung kembali pada yang pertengahan. Alias…(meminjam liukan merdunya Vety Vera)… yang sedang-sedang saja!

 

Galway, 290916

Di antara rintik menitik di jendela.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s